GAYATREND – Kebijakan perpajakan di marketplace, transparansi biaya layanan platform digital, hingga keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi sorotan dalam Diskusi Publik Nasional bertema “Ekonomi Digital Indonesia: Pajak, Biaya Platform, dan Masa Depan UMKM” yang digelar INANEWS di Hotel 88 Fatmawati, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026).
Diskusi tersebut menghadirkan Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil Kementerian UMKM, Ali Manshur, serta Ketua Umum Aliansi Perdagangan dan Industri Kreatif Indonesia (APIKI), Anto Suroto. Sementara itu, pandangan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) disampaikan melalui keterangan Ketua Umum idEA, Budi Primawan.
Dalam keterangannya, Budi menyampaikan bahwa idEA menghormati kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 di marketplace berdasarkan PMK Nomor 37 Tahun 2025 yang berlaku efektif mulai 1 Oktober 2026.
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan perubahan mekanisme administrasi perpajakan, bukan pengenaan jenis pajak baru. Karena itu, seluruh marketplace anggota idEA berkomitmen mengikuti ketentuan dan arahan resmi pemerintah.
Sebelumnya, idEA sempat mengusulkan agar implementasi kebijakan dimulai pada 1 Januari 2027. Usulan tersebut bertujuan memberikan waktu lebih panjang untuk penyempurnaan sistem, penyelesaian aspek teknis, serta sosialisasi kepada para penjual.
Budi menjelaskan, kesiapan seluruh ekosistem, mulai dari seller, platform digital, hingga administrasi perpajakan, menjadi faktor penting agar kebijakan dapat berjalan efektif.
“Pajak dipotong dari transaksi pedagang dan bukan biaya baru bagi konsumen, namun harga berpotensi naik apabila penjual meneruskan bebannya ke pembeli,” jelas Budi.
Permudah Administrasi Perpajakan UMKM
Terkait mekanisme batas omzet bebas pungutan sebesar Rp500 juta per tahun, idEA juga menyoroti pentingnya kemudahan administrasi bagi pelaku usaha.
Pasalnya, penghitungan omzet dilakukan secara akumulatif dari berbagai kanal penjualan, bukan hanya pada satu marketplace. Dengan demikian, penjual diwajibkan menyerahkan surat pernyataan sebagai bagian dari proses administrasi.
Melalui koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), idEA menyampaikan bahwa satu surat pernyataan bermeterai kini dapat digunakan di seluruh platform. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan biaya meterai sekaligus mengurangi beban administrasi pelaku UMKM.
Ke depan, idEA mendorong penerapan aturan yang lebih sederhana dan mudah dipahami seller, didukung pengelolaan data, sistem pelaporan, komunikasi efektif, serta layanan bantuan untuk mengantisipasi kendala teknis.
Dalam ketentuan yang berlaku, PPh Pasal 22 dipungut sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto di luar PPN dan PPnBM melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang ditunjuk. Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak tahun berjalan atau pelunasan PPh Final.
Pemerintah Atur Transparansi Biaya Platform
Dari sisi pelaku industri, Ketua Umum APIKI Anto Suroto menilai kebijakan perpajakan dan penguatan regulasi perdagangan digital relevan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan produk impor.
Ia menyoroti dominasi produk impor di platform e-commerce yang diperkirakan mencapai 80 persen. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar produk lokal tetap memiliki ruang untuk berkembang.
“Kalau produk impor masuk dari pabrik langsung ke konsumen, habis negara ini,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil Kementerian UMKM, Ali Manshur, memaparkan bahwa 99,6 persen dari sekitar 56 juta UMKM nasional berdasarkan data BPS 2025 masih didominasi usaha mikro.
Mengutip riset Google dan Temasek, ia menyebut e-commerce berkontribusi sekitar 70 persen terhadap ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan mencapai Rp2.720 triliun pada 2030. Dari sektor tersebut, sekitar 24 juta pelakunya berasal dari kalangan UMKM.
Untuk menciptakan hubungan kemitraan yang lebih seimbang antara UMKM dan platform digital, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026.
Regulasi yang memiliki masa transisi hingga Desember 2026 tersebut mengatur kewajiban perjanjian kemitraan digital yang transparan, melarang kenaikan biaya layanan secara sepihak, serta mewajibkan pemberitahuan perubahan tarif minimal 90 hari sebelumnya dengan persetujuan aktif dari seller.
Selain itu, pemerintah menyiapkan insentif berupa potongan biaya layanan sebesar 50 persen bagi pelaku usaha mikro dan kecil dengan omzet maksimal Rp15 miliar yang menjual produk dalam negeri.
Insentif tersebut tidak berlaku untuk kategori pangan siap saji dan elektronik. Pelaku usaha dapat mengakses fasilitas ini melalui proses pendaftaran dan verifikasi di aplikasi Sapa UMKM.
Dorong Generasi Muda Menjadi Pelaku Usaha
Tidak hanya membahas regulasi, diskusi juga menyoroti pentingnya keterlibatan generasi muda dalam mengembangkan ekonomi digital nasional.
Anto Suroto mengajak mahasiswa untuk tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga berani mengambil peluang sebagai pelaku usaha kreatif.
Ia bahkan menyatakan kesiapan memfasilitasi kelompok mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam Sapa UMKM agar dapat mengakses program pembinaan Kementerian UMKM.
Dukungan tersebut juga mencakup peluang akses permodalan sekitar Rp50 juta bagi tim mahasiswa yang memiliki rencana bisnis matang.
Moderator diskusi, Syubhan Akib, menyimpulkan bahwa penguatan ekonomi digital Indonesia membutuhkan peran bersama antara pemerintah, pelaku industri, platform digital, dan generasi muda.
Ia menilai kehadiran mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah dan Universitas Muhammadiyah dalam forum tersebut menjadi bagian penting untuk memperluas pemahaman mengenai peluang serta tantangan ekonomi digital.
Menurut Syubhan, kehadiran pemerintah dalam mendukung masyarakat, khususnya UMKM, semakin dibutuhkan di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan transformasi sektor ekonomi digital.
Melalui forum ini, diharapkan tercipta pemahaman yang lebih baik mengenai kebijakan perpajakan, transparansi biaya platform, serta berbagai peluang penguatan UMKM agar mampu bersaing dan berkembang di tengah ekosistem perdagangan digital Indonesia.
