GAYATREND – Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bertahan di atas 5 persen dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat. Pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga pangan dan energi, serta menurunnya daya beli menjadi sejumlah tantangan yang perlu diwaspadai menjelang 2027.
Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, M. Rizal Taufikurahman, dalam diskusi bertajuk “Menjaga Stabilitas Ekonomi Nasional di Tengah Tekanan Inflasi dan Ketidakpastian Ekonomi Global Menuju 2027”, Rabu (18/11/2026).
Diskusi tersebut turut menghadirkan Ekonom BCA sekaligus pengurus Kadin Indonesia dan Perbanas, David E. Sumual, serta Ketua Bidang Pendidikan, Pelatihan, Pembinaan dan Pengembangan UMKM AKUMANDIRI, Yunita.
Rizal menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,37 persen pada kuartal III 2026 masih menyimpan persoalan struktural. Pasalnya, konsumsi rumah tangga yang berkontribusi sekitar 52–53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) justru tumbuh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Ekonomi kita memang tumbuh, tapi rapuh,” tegas Rizal.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi saat ini lebih banyak ditopang belanja pemerintah dibandingkan peningkatan konsumsi dan produktivitas ekonomi domestik. Kondisi tersebut tercermin dari melemahnya daya beli masyarakat kelas menengah, meningkatnya pinjaman online, hingga fenomena masyarakat yang mulai menjual aset dan menguras tabungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Target Pertumbuhan 6 Persen Dinilai Terlalu Optimistis
Menanggapi target pertumbuhan ekonomi pemerintah sebesar 6 persen pada 2027, Rizal menilai angka tersebut terlalu optimistis dan perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi aktual.
Dalam skenario tekanan ekonomi domestik dan global, pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan berpotensi melambat hingga di bawah 5 persen.
“Semangat sih boleh, tapi realnya enggak menginjak bumi,” ujarnya.
Ia juga menilai sejumlah program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), belum cukup memberikan dorongan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Sementara itu, Danantara dinilai perlu meningkatkan transparansi melalui publikasi laporan keuangan dan kinerja.
Dari sisi fiskal, ruang anggaran pemerintah juga menghadapi tekanan. Beban subsidi dan kompensasi energi telah menyerap porsi setara 35 persen dari penerimaan pajak. Sementara realisasi penerimaan negara baru mencapai sekitar 83–85 persen dari target.
Rizal turut menyoroti rasio pajak Indonesia yang masih berada di kisaran 12 persen. Ia mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara, termasuk menindaklanjuti kasus pengemplangan pajak yang telah berkekuatan hukum tetap dengan nilai hampir Rp200 triliun.
Harga Pangan dan Pelemahan Rupiah Perlu Diwaspadai
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah kenaikan harga pangan, terutama beras. Menurut Rizal, kenaikan harga beras sekitar 4 persen sejak awal tahun menjadi anomali di tengah klaim peningkatan produksi dan ketersediaan pasokan.
Ia menduga struktur pasar beras perlu mendapat perhatian karena berpotensi mengarah pada praktik oligopoli. Karena itu, Bulog didorong segera melakukan intervensi pasar melalui optimalisasi stok dan pembukaan gudang.
Selain beras, peningkatan permintaan telur akibat program MBG juga dinilai perlu diimbangi dengan kesiapan pasokan. Sementara rencana impor daging ayam dari Brasil harus mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlangsungan peternak lokal.
“Jangan sampai energi naik, pangan naik, daya beli masyarakat tidak naik. Itu yang saya khawatirkan,” kata Rizal.
Sementara itu, Ekonom BCA David E. Sumual menjelaskan pelemahan rupiah yang telah terdepresiasi sekitar 9 persen sejak awal 2026 turut meningkatkan tekanan inflasi, khususnya pada komoditas pangan yang bahan bakunya masih bergantung pada impor.
Ia mencatat kenaikan harga cabai telah melampaui 50 persen, bahkan lebih dari 200 persen di sejumlah wilayah luar Jawa. Harga minyak goreng juga mengalami kenaikan sekitar 9,1 persen sejak awal tahun.
Tekanan biaya produksi tersebut diperkirakan akan berdampak pada harga konsumen dalam lima hingga enam bulan mendatang. Salah satu strategi yang mulai dilakukan pelaku usaha adalah shrinkflation, yakni mengurangi ukuran atau isi produk tanpa menurunkan harga secara sebanding.
David mencontohkan produk mi instan yang sebelumnya memiliki berat 120 gram, kini tersedia dalam ukuran lebih kecil.
Kondisi pelemahan rupiah juga menempatkan Bank Indonesia dalam posisi sulit dalam menentukan suku bunga acuan. Kenaikan BI Rate berisiko menekan dunia usaha dan konsumsi, sedangkan mempertahankan suku bunga berpotensi menambah tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Untuk menjaga target pertumbuhan konsumsi sebesar 5,4 persen dalam APBN 2027, David memperkirakan pemerintah membutuhkan stimulus fiskal sekitar Rp48 triliun dalam skenario moderat dan dapat meningkat hingga Rp80 triliun dalam skenario terburuk.
UMKM Hadapi Tekanan Ekonomi di Lapangan
Dari perspektif pelaku usaha, Yunita yang mewakili AKUMANDIRI menegaskan bahwa tekanan ekonomi sudah dirasakan langsung oleh pelaku UMKM.
Mahalnya bahan baku, terbatasnya akses pembiayaan, persoalan legalitas usaha, serta persaingan dengan produk impor menjadi tantangan yang semakin berat bagi usaha kecil.
“Kalau kita lihat data, kelihatannya enak. Tapi pada kenyataannya di lapangan, UMKM itu menangis,” ungkap Yunita.
Ia juga menyoroti masih minimnya keterlibatan UMKM dalam rantai pasok program MBG. Menurutnya, kebijakan pemerintah perlu lebih inklusif agar pelaku usaha kecil dapat ikut merasakan manfaat program tersebut.
Dorong Kebijakan Ekonomi Lebih Realistis
Menutup diskusi, para narasumber menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional menuju 2027.
INDEF mendorong pemerintah merevisi asumsi makroekonomi dan fiskal dalam APBN 2027 agar lebih realistis, menjaga pertumbuhan kredit, menstabilkan harga pangan, serta memperbaiki komunikasi kebijakan publik.
Sementara itu, David menekankan pentingnya penyusunan neraca pangan yang akurat, menjaga stabilitas harga energi, dan memangkas rantai distribusi melalui penguatan koperasi yang tumbuh dari petani.
Adapun Yunita berharap pemerintah lebih banyak mendengar aspirasi pelaku UMKM secara langsung serta menghadirkan program pendampingan yang konkret dan inklusif.
Berbagai masukan tersebut menjadi pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari angka statistik, tetapi juga harus tercermin dari meningkatnya daya beli, stabilitas harga kebutuhan pokok, dan kesejahteraan masyarakat.




