GAYATREND – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Relawan Nasional (DPP Gernas), Gema Sasmita, menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan perubahan dalam pengelolaan ekonomi nasional, terutama melalui kebijakan yang menyasar petani, nelayan, penambang rakyat, hingga masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurut Gema, capaian pertumbuhan ekonomi dan sejumlah indikator sosial perlu dilihat bersama dengan perubahan kebijakan di tingkat akar rumput. Ia menilai pemerintah mulai memperkuat intervensi negara melalui regulasi, penataan sektor strategis, serta pengalihan belanja untuk program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam evaluasi strategis Gernas di Jakarta, Selasa (20/10/2026), ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen pada semester I 2026. Sementara itu, tingkat kemiskinan tercatat 8,07 persen pada Maret 2026 dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,68 persen.
Gema menilai perubahan kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kedaulatan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian rantai pasok dan dinamika geopolitik global.
Salah satu kebijakan yang disoroti Gema adalah penataan sumur minyak rakyat melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025. Regulasi tersebut menjadi landasan penataan kegiatan sumur minyak masyarakat, termasuk mekanisme penyerapan minyak melalui Pertamina sesuai ketentuan yang berlaku.
“Selama berdekade-dekade, puluhan ribu penambang tradisional diperlakukan bak pelaku kriminal di tanah airnya sendiri. Negara hadir hanya lewat instrumen represif. Paradigma ini harus diputus,” ujar Gema.
Selain sektor minyak, Gernas menyoroti pembentukan kelembagaan untuk memperkuat hilirisasi mineral, termasuk logam tanah jarang, serta kebijakan penempatan Devisa Hasil Ekspor sumber daya alam di dalam negeri.
Di sektor pertambangan, penertiban tambang timah ilegal melalui Operasi Halilintar di Bangka Belitung disebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola sumber daya alam. Bahan evaluasi Gernas mencatat laba bersih PT Timah meningkat dari sekitar Rp300 miliar menjadi Rp2,71 triliun pada semester I 2026.
Gema juga menyoroti langkah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang disebut telah mengambil alih kembali 6,2 juta hektare kawasan hutan dari penguasaan ilegal. Sementara itu, pencabutan izin usaha pertambangan di Raja Ampat menjadi bagian dari upaya melindungi kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi.
Pada sektor kelautan, Gernas menilai program Kampung Nelayan Merah Putih berpotensi memperkuat produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Program tersebut diarahkan untuk membangun sentra nelayan dengan dukungan dermaga, fasilitas logistik, dan rantai dingin atau cold storage. Infrastruktur itu diharapkan membantu menjaga kualitas hasil tangkapan sekaligus mengurangi kerugian ketika harga ikan turun.
Pemerintah juga menyiapkan penguatan armada perikanan melalui kapal berukuran 10 hingga 1.500 gross tonnage (GT). Di sektor budidaya, sejumlah proyek yang disoroti meliputi tambak nila salin seluas 14.090 hektare di Pantai Utara Jawa, kawasan garam terintegrasi seluas 2.000 hektare di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, serta tambak udang terpadu seluas 2.000 hektare di Waingapu.
Menurut Gema, pengembangan sektor pesisir perlu diikuti dengan akses pasar, infrastruktur memadai, dan penguatan posisi tawar nelayan agar manfaat ekonomi tidak berhenti pada pembangunan fasilitas.
Sementara itu, di sektor pertanian, penyederhanaan regulasi distribusi pupuk menjadi salah satu kebijakan yang dinilai penting. Pemerintah juga menurunkan harga eceran tertinggi pupuk urea menjadi Rp1.800 per kilogram dan pupuk NPK menjadi Rp1.840 per kilogram, sesuai angka yang disampaikan dalam bahan evaluasi Gernas.
Perlindungan harga hasil panen turut menjadi perhatian melalui kebijakan harga pembelian pemerintah untuk gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram dan jagung Rp5.500 per kilogram.
Dukungan produksi dilakukan melalui penyaluran 88.270 unit pompa air dan percepatan perbaikan jaringan irigasi. Bahan evaluasi Gernas menyebut pertumbuhan produk domestik bruto sektor pertanian mencapai 5,74 persen, sedangkan Nilai Tukar Petani berada di angka 131.
Untuk ketahanan pangan, stok beras pemerintah di gudang Bulog disebut mencapai 4,5 juta ton per Oktober 2026. Namun, keberlanjutan swasembada tetap membutuhkan pengendalian distribusi, stabilitas harga, dan kepastian pasokan sepanjang tahun
Dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Gema mengatakan Gernas mendorong keterlibatan relawan untuk mengawasi pelaksanaan program di tingkat masyarakat.
Menurutnya, pengawasan diperlukan untuk memastikan makanan yang disalurkan memenuhi standar keamanan dan gizi. Ia menyebut pemerintah telah memperketat petunjuk teknis, meningkatkan persyaratan sertifikasi dapur, serta menguji sejumlah pola penyajian makanan sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan program.
“Ketika muncul insiden keracunan di masa awal, pemerintah tidak boleh defensif. Evaluasi dan perbaikan harus dilakukan agar keamanan pangan benar-benar terjaga,” kata Gema, sebagaimana dikutip dalam keterangan Humas Gernas.
Gernas juga mendorong agar rantai pasok MBG melibatkan petani dan pelaku usaha lokal. Pembelian beras, telur, dan sayuran dari produsen di sekitar dapur diharapkan menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah.
Di bidang kesehatan, Gema menyoroti program Cek Kesehatan Gratis dengan sasaran 130 juta orang pada 2026, penguatan pendanaan penanganan tuberkulosis (TBC), serta pemberian tunjangan khusus bagi dokter spesialis yang bertugas di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Gema menilai efisiensi belanja pemerintah menjadi salah satu instrumen penting untuk mendukung pembiayaan program prioritas.
Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah memangkas sejumlah belanja, termasuk perjalanan dinas, kegiatan seremonial, sewa, dan pengadaan alat tulis kantor. Bahan evaluasi Gernas menyebut kebijakan tersebut menghasilkan efisiensi anggaran sekitar Rp306,17 triliun.
Di sektor perumahan, program yang disoroti mencakup peningkatan kuota rumah subsidi menjadi 350.000 unit per tahun dan alokasi 400.000 unit program bedah rumah pada 2026. Pemerintah juga mendorong kemudahan perizinan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pada bidang pendidikan, pembangunan jembatan penyeberangan untuk anak sekolah, pengembangan Sekolah Rakyat, persiapan Sekolah Garuda, serta revitalisasi bangunan sekolah dinilai menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan.
Menurut Gema, efektivitas kebijakan tersebut pada akhirnya harus diukur melalui kualitas layanan publik, pemerataan akses, dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Di bidang industri, pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menjadi salah satu agenda yang disoroti Gernas. Lembaga ini diharapkan memperkuat pengelolaan investasi strategis dan mendorong optimalisasi aset badan usaha milik negara (BUMN).
Agenda industrialisasi yang disebut dalam evaluasi meliputi pengembangan kendaraan nasional berbasis industri dalam negeri, peningkatan kapasitas sumber daya manusia semikonduktor melalui kerja sama teknologi dengan Arm, serta rencana pembangunan bandar antariksa.
Pemerintah juga mendorong pengembangan infrastruktur digital melalui adopsi Wi-Fi 6E dan Wi-Fi 7, disertai penguatan kompetensi teknologi melalui kurikulum koding dan kecerdasan artifisial (AI).
Sementara itu, pengembangan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau waste-to-energy (WTE) diharapkan dapat membantu mengatasi persoalan kapasitas tempat pemrosesan akhir sekaligus mendukung diversifikasi energi.
Gema turut menyoroti kinerja sejumlah BUMN. Dalam bahan evaluasi yang disampaikan Gernas, laba Pupuk Indonesia disebut mencapai Rp8,51 triliun, laba Pertamina pada semester I 2026 sebesar Rp36,8 triliun, dan laba Pegadaian Rp6,59 triliun.
Meski demikian, peningkatan kinerja korporasi negara perlu diikuti tata kelola yang transparan, pengelolaan risiko, serta kontribusi yang terukur terhadap perekonomian nasional.
Gema menegaskan, Gernas akan melanjutkan peran advokasi dan pengawasan terhadap program pemerintah, terutama yang berkaitan dengan kepentingan petani, nelayan, penambang rakyat, dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup dinilai dari pertumbuhan ekonomi atau peningkatan laba perusahaan negara. Dampak terhadap pendapatan rumah tangga, penciptaan lapangan kerja, akses layanan publik, serta pemerataan kesejahteraan juga harus menjadi ukuran utama.
“Transformasi ekonomi harus benar-benar berakar di masyarakat. Gernas akan terus mengawal kebijakan agar manfaatnya dirasakan rakyat dan berkelanjutan hingga 2029,” ujar Gema.
Ia berharap berbagai program tersebut dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional sekaligus mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
