Gayatrend.com – Adian Napitupulu membantah telah meminta-minta jatah komisaris sejumlah perusahaan pelat merah kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Pentolan aktivis’98 itu menegaskan, pihaknya menyodorkan nama setelah diminta oleh Presiden Joko Widodo.
Nama-nama yang diusulkan juga sesuai dengan keinginan Jokowi, seperti yang sebelumnya pernah disampaikan.
Menurut Adian, pada 2014 lalu Jokowi berharap perusahaan-perusahaan pelat merah yang banyak tersebar di penjuru Nusantara, diisi para komisaris berlatar belakang putra daerah.
Ia juga menjelaskan saat 12 Juni 2020 ke Istana, sempat berbincang dengan Jokowi terkait nama-nama yang pernah dimintanya.
“Presiden bilang “Loh, belum masuk Mas Adian?” Saya bilang belum Pak Presiden. Kenapa, saya tidak tahu,” katanya.
Lalu, kata dia, presiden menanyakan ihwal nama-nama yang dimintanya apakah sudah diserahkan. Adian pun menjawab sudah, dan diberikan juga ke mensesneg.
“Nanti sore saya tanya Pak Erick Thohir,” kata Adian menirukan presiden.
“Dia (presiden) tidak bilang jumlahnya kebanyakan, dia tidak bilang tidak memenuhi syarat, dia tidak bilang tidak punya kapasitas, tidak ada. Karena sebelum kami serahkan ke mensesneg, waktu di Hotel Sahid sudah kami serahkan sudah dibaca satu per satu.”
Karena itu ia menegaskan kalau Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan seolah Adian yang minta posisi komisaris, terbalik ceritanya.
“Apalagi Erick Thohir bilang dia menolak nama komisaris yang diberikan. Yang diberikan ke siapa yang dia tolak? Saya tidak memberikan ke dia,” kata Adian.
Dia menegaskan hanya memberikan nama-nama ke presiden dan mensesneg karena diminta.
“Jadi, kalau kemudian dia (Erick) menolak, dia menolak nama yang diberikan siapa? Yang diberikan presiden?” tanya Adian Napitupulu.
Adian lebih lanjut mengatakan, usulan presiden tersebut sangat penting diterjemahkan hingga saat ini.
“Andaikan ada dua ribu komisaris perusahaan yang letaknya di daerah itu komisarinya tinggal di Jakarta. Bisa dibayangkan berapa biaya yang harus dikeluarkan hanya untuk rapat,” ucapnya.
Adian mencontohkan, komisasir setiap perusahaan pelat merah itu melakukan rapat empat kali dalam sebulan. Jika tinggal di Jakarta, maka diperlukan biaya yang tidak sedikit untuk ke daerah, hanya untuk menghadiri rapat.
“Saya asumsikan untuk transportasi, setiap orang menghabiskan sekitar Rp 20 juta. Maka untuk rapat saja, itu menghabiskan Rp 40 miliar per bulan. Jadi, apa yang disampaikan presiden itu sangat masuk akal,” kata Adian. Menurutnya, ketika komisaris merupakan dari putra daerah dan tinggal di daerah tersebut, maka akan sangat efektif dalam hal penghematan anggaran. Selain itu, juga sangat efektif dalam hal melakukan pengawasan.
“Dulu yang kami usulkan itu bahkan ada putra daerah yang belum genap berusia 30 tahun. Luar biasanya, orang tua dari komisaris muda itu, profesinya pengumpul getah karet,” katanya.
