GAYATREND — Ketahanan energi nasional Indonesia dinilai menghadapi tekanan serius di tengah dinamika geopolitik global, perubahan regulasi domestik, dan lambatnya pengembangan energi terbarukan.
Hal itu mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Navigasi Ketahanan Energi Nasional di Tengah Dinamika Geopolitik” yang digelar di Hotel 88 Fatmawati, Jakarta Selatan, Senin (25/5/2026).
Ketua Bidang Hubungan Industri Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, Ardhi Ishak Koesen, mengatakan industri pertambangan nasional saat ini menghadapi tekanan berat akibat perubahan kebijakan yang berlangsung cepat.
Menurut dia, produksi batu bara nasional yang pada 2025 mencapai 817 juta ton dipangkas menjadi sekitar 600 juta ton pada 2026.
“Dalam beberapa bulan kita diberitahu dan langsung dipotong,” ujar Ardhi.
Selain pemangkasan produksi, pelaku usaha pertambangan juga menghadapi sejumlah kebijakan baru, mulai dari rencana pajak ekspor batu bara, penyesuaian aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE), implementasi mandatory biodiesel pada Juli 2026, hingga kebijakan ekspor satu pintu yang dijadwalkan berlaku Juni mendatang.
Ardhi menyebut Indonesia sebenarnya masih memiliki cadangan batu bara yang cukup besar. Dengan asumsi produksi sekitar 700 juta ton per tahun, cadangan nasional diperkirakan masih dapat menopang kebutuhan hingga 46 tahun ke depan.
Namun, ketergantungan terhadap batu bara dinilai menjadi tantangan besar di tengah tren transisi energi global yang terus mengurangi penggunaan energi fosil.
Sementara itu, Managing Director Energy Shift Institute, Putra Adhiguna, menilai pengembangan energi terbarukan di Indonesia masih tertinggal dibanding negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.
Ia mencontohkan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terbesar di Indonesia saat ini baru sekitar 200 megawatt dan membutuhkan waktu pembangunan hingga tiga tahun.
“India membangun kapasitas serupa setiap minggu. China mungkin setiap tiga hari,” kata Putra.
Menurut dia, Indonesia masih tertinggal dibanding Vietnam, Thailand, Filipina, dan Malaysia dalam pengembangan energi surya, meskipun memiliki potensi energi terbarukan yang besar.
Putra menambahkan, batu bara saat ini masih mendominasi bauran energi nasional dengan kontribusi sekitar 55 persen dari total kapasitas pembangkit listrik nasional sebesar 107 gigawatt.
Di sisi lain, akses pendanaan global untuk pembangunan PLTU baru semakin terbatas karena meningkatnya tekanan internasional terhadap penggunaan energi fosil. Produksi minyak nasional juga disebut terus mengalami penurunan selama 25 tahun terakhir, sementara produksi gas mulai menunjukkan tren serupa.
“Di Indonesia, kalau ukurannya jumlah seminar, mungkin energi bersih sudah menang. Tapi bukan investasi,” ujarnya.
Direktur Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, turut menyoroti persoalan tata kelola dan kondisi fiskal yang dinilai berpengaruh terhadap ketahanan energi nasional.
Ia mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk rencana pembentukan badan ekspor satu pintu sektor pertambangan yang dinilai berpotensi menciptakan praktik monopoli.
Menurut Uchok, tanpa konsistensi kebijakan dan percepatan investasi energi terbarukan, Indonesia berisiko terjebak di tengah tekanan global terhadap batu bara dan lambatnya transisi energi domestik.
“Ketahanan energi bukan hanya soal cadangan sumber daya, tetapi juga soal kepastian regulasi dan arah kebijakan energi nasional,” katanya.
